Hampir tiada hari tanpa berita tentang kasus penyalahgunaan/penyelewengan Dana Desa yang kita dengar dan baca di media massa (Televisi, Surat Kabar maupun Media Sosial). Padahal sudah ada sanksi yang tegas untuk hal penyalagunakan tersebut.

Menjadi pertanyaan dibenak kita “Dana Desa yang dialokasikan Pemerintah sejak tahun 2015 ini, merupakan suatu berkah ataukah musibah bagi desa dan aparatur desa penerima dana desa ?”

Mengapa pertanyaan ini muncul, hal ini tidak lain disebabkan karena semakin banyak para aparatur desa yang tersangkut kasus hukum akibat dari penerimaan dana desa ini. Apa yang salah dengan dana desa ini ?

Sesuai dengan program Nawa Cita ke-3 pemerintahan Jokowi-Jk, yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, sejak tahun 2015 dialokasikan Dana Desa melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperkuat pembangunan desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi yang dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi

berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis suatu daerah.

Dana desa ini pendanaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa,
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tujuan, pengalokasian dana desa diharapkan dapat meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Untuk mengawal penggunaan Dana Desa tersebut agar pengalokasian dan penggunaannya tepat aturan dan sasaran pemanfaatannya, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan peraturan-peraturan tentang Dana Desa, yaitu  : (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (2) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN (3) Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang bersumber dari APBN (4) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.1 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (5) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.2 TAHUN 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (6) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.3 TAHUN 2015 Tentang Pendampingan Desa (7) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.4 TAHUN 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (8) ) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.5 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (9) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.6 TAHUN 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (10) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASI NO.21 TAHUN 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (11) PM DESA,PDT & TRANSMIGRASInomor 22 tahun 2016 tentangpenetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 (12) Permendesa Nomor 4 tahun 2017 mengubah Permendesa Nomor 22 tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2017 dalam ketentuan di Pasal 4, Pasal 9 dan penambahan satu ketentuan antara Pasal 17 dan Pasal 18 yaitu Pasal 17A.

Mengacu pada peraturan-peraturan tersebut, semestinya Para Aparatur Desa sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa, mutlak dan harus memahami serta mempedomani peraturan-peraturan yang ada.  Masalahnya, sejauh mana Aparatur Pemerintah Desa yang merupakan ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di desa memahami substansi, apalagi siap dengan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam regulasi tersebut. Kondisi yang demikian jelas akan sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan UU Desa yang sudah direalisasikan sejak tahun 2015.  Untuk itu kesiapan aparatur pemerintah desa yang memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terampil dalam pengelolaan pemerintahan desa mutlak diperlukan.

Guna meningkatkan keterampilan, menambah pengetahuan dan merubah sikap dan pola pikir masyarakat dan aparatur desa,  sejak Tahun 2015 Kementerian Dalam Negeri RI, melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa sudah melakukan pelatihan-pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, dan    Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi melakukan rekrukmenTenaga Pendamping Profesional Desa  yang sangat dibutuhkan dalam rangka mengawal pelaksanaan UU Desa No. 6 Tahun 2014, yang secara umum Pendamping desa bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pendamping desa sendiri dibagi dalam tiga kategori yang terdiri dari tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan atau  pihak ketiga.

Bila hal-hal tersebut sudah dilakukan (pelatihan bagi aparatur desa dan pendampingan dari tenaga pendamping desa)  masih juga terjadi penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa, maka yang terutama dan sangat mendesak untk dilakukan adalah merubah midsetpola pikir masyarakat kita (revolusi mental), serta penegasan kepada masyarakat dan aparatur desa bahwa dana desa ini adalah anggaran (uang) milik negara, yang setiap sen penggunaanya harus ada pertanggungjawabannya sesuai alokasi yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan pembangunan desa, mulai dari RPJMDesa, APBDesa dan RKPDesa, dan jika penggunaannya, pengalokasian dan pertanggungjawabannya tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, maka konsekuensinya adalah akan bermasalah dan berhadapan dengan hukum. Penegasan ini perlu dilakukan, agar pemanfaatan dana desa benar-benar tepat sasaran dan tujuan yang diinginkan dari pengalokasian dana desa tersebut oleh pemerintah.

Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengawasan oleh masyarakat desa dalam hal penggunaan dana desa. Masyarakat  desa perlu ikut serta dalam mengawasi dana desa ini. Masyarakata sudah dilibatkan dalam musyawarah desa untuk menyusun APBDes, dan rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa). Jadi, masyarakat diharapkan ikut mengawasi dalam penggunaan atau pemanfaatan dana desa ini.

 Bila semua komponen sudah berjalan sudah sesuai dengan aturan yang ada, maka tidak perlu lagi ada pertanyaan  “Apakah Dana Desa itu Berkah atau Musibah”. Karena kita semua mengetahui dan akan dapat merasakan tujuan dari pemerintah dalam mengalokasikan dana desa tersebut, yaitu “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (masyarakat desa khususnya)”.