Miskin dan tertinggal mungkin masih pantas disematkan untuk Kabupaten Seluma, dimana setalah 14 tahun berdiri sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bengkulu dengan ibukota Tais, terbentuk berdasarkan UU No. 3, Tahun 2003, penduduknya sekitar 297.876 jiwa dengan komposisi 145.180 jiwa (laki-laki) dan 129.187 jiwa (perempuan). Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan, masih ada beberapa desa yang belum menikmati aliran listrik dari Pembangkit Listik Negara (PLN).

Daerah tertinggal di Kabupaten Seluma pada umumnya terletak di daerah pedalaman, pinggiran hutan, tepian gunung di daerah perbatasan, daerah rawan bencana, dan daerah pesisir yang terpencil. Tidak tersentuhnya pembangunan di daerah tersebut menyebabkan rendahnya kualitas kehidupan masyarakat dan lambannya pertumbuhan kegiatan perekonomian di daerah tertinggal.Rendahnya kualitas SDM serta lemahnya kapasitas masyarakat serta kelembagaan sosial ekonomi dalam pengelolaan usaha ekonomi, termasuk rendahnya akses petani nelayan, transmigran, dan pengusaha kecil kepada informasi dan modal, juga merupakan masalah bagi lambatnya perkembangan ekonomi di daerah tertinggal.

Menurut DR. Retno A. Ekaputri dalam acara Workshop Tematik Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (PPDT) Provinsi Bengkulu “Tidak ada jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan ini. Jalan pintas  hanya akan menciptakan masalah baru bukan menyelesaikan masalah lama  dengan tuntas”, Peran pemerintah dalam mengatasi kesenjangan infrastruktur menjadi penting. Namun  kendala anggaran dan kebutuhan peningkatan kualitas infrastruktur menuntut peran  tambahan dari negara (BUMN) yaitu memfasilitasi peran swasta dalam penyediaan  infrastruktur. Sejumlah kegagalan intervensi pemerintah dalam memperluas akses keluarga miskin  terhadap pembiayaan menuntut perubahan paradigma dalam mengatasi kegagalan pasar  tersebut. Perubahan ini adalah dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada  masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya menurunkan kemiskinan. Perubahan ini tidak berarti pengurangan peran pemerintah, tetapi lebih pada  menekankan pada fokus pembangunan kelembagaan tersebut terutama pada penyediaan  barang publik yang esensial yaitu : (i) market supporting public goods dan (ii) market  augmented public goods.

Menurut Rafdinal, S. Sos, M. TP Direktur Perencanaan dan Identifikasi Daerah Tertinggal, Direktorat Jenderal PDT, KDPDTT. “Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal tidak hanya dilakukan dengan cara biasa, namun diperlukan Implementasi Teknologi dan Inovasi dalam ekonomi lokal sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat”. Cara pandang lama pembangunan daerah tertinggal menurut KPDT dengan pendekatan pemecahan permasalahan. Pendekatan  penyelesaian masalah memandang suatu fenomena sebagai masalah yang  harus diperbaiki tanpa mempertanyakan tujuan atau visi dalam tingkatan  yang lebih tinggi. Sedangkan cara pandang pembangunan daerah tertinggal yang baru yaitu memandang suatu fenomena lebih positif atau berbasis kekuatan, sebagai suatu pijakan untuk mencapai tujuan atau visi yang lebih tinggi dan juga pandangan berbasis            kekuatan : (a) Asset    Based  Approach (b)  Sustainable Livelihood Approac dan (c) Appreciative Inquiry.

Arah kebijakan dan sasaran merupakan komponen yang diperlukan dalam mencapai tujuan, bagaimana menyelesaikan berbagai issu ketertinggalan di Kabupaten Seluma, sehingga dapat ditentukan berbagai intervensi program prioritas pada tahun 2018.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Direktorat Jendral Pembangunan daerah tertinggal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Penyusunan dokumen RAD PPDT dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum tentang semua aspek di wilayah administrasi Provinsi Bengkulu, dokumen ini merupakan hasil dari pembahasan dengan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) berdasarkan berbagai indikator ketertinggalan daerah, dokumen ini diharapkan dapat menjadi acuan dan arahan strategis organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menyusun perencanaan yang berpihak pada percepatan pembangunan daerah tertinggal yaitu Kabupaten Seluma.

Oleh : Nurmuyasaroh, SE, MM