Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Peretasan Desa Tertinggal bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Hamilton Room Hotel Madelin, Rabu 8 November 2017.

Rakor yang dibuka langsung oleh Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Gotri suyanto ini bertujuan untuk mensinergikan seluruh program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dalam rangka pengentasan desa-desa tertinggal.

“Membangun Indonesia dari pinggiran, adalah komitmen tegas Pemerintah Republik Indonesia untuk terus lakukan percepatan pembangunan di daerah. Termasuk pembangunan desa yang menjadi ‘kekuatan besar’ dalam memberikan kontribusi terhadap misi Indonesia berdaulat, sejahtera dan bermartabat.

Bengkulu, merupakan satu provinsi yang didominasi dengan desa berstatus tertinggal. Hal ini berdasarkan data Kemendesa pada Oktober 2015. Angka Indek Membangun Desa (IMD) menunjukan Bengkulu memiliki 168 desa sangat tertinggal dan 765 desa tertinggal. Pemerintah Provinsi Bengkulu pun telah menetapkan pengentasan kemiskinan dan peretasan ketertinggalan sebagai program prioritas pertama.

“Pembangunan desa telah menjadi agenda strategis dan menjadi program prioritas pertama,” terang Gotri. Dengan rakor peretasan desa tertinggal diharapkan tercipta sinergitas program serta komitmen kabupaten dan kota.

“Bisa mengubah status desa tertinggal dengan segala permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan infrastuktur, menjadi desa yang maju dengan kualitas hidup yang lebih baik. Sehingga mandiri secara ekonomi dan mampu memperkokoh Indonesia yang tangguh,” tuturnya.

Dalam rakor juga dipaparkan data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu. Berdasarkan Indek Pembangunan Desa (IPD) tahun 2014, Provinsi Bengkulu terdapat 344 Desa Tertinggal. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu Ali Sadikin menjelaskan, perbedaan data IPD dan IMD, karena perbedaan indikatornya.

“Kondisi desa berdasarkan geografis, tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan, infrastruktur dan fasilitas dasar memang masih menjadi permasalahan, konektivitas juga begitu. Peretasan ini tentunya melalui program terintegrasi, bahkan lintas sektor. Butuh PU, kesehatan, pendidikan, sosial dan semua punya peranan,” demikian Ali

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.