Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengisian Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) di ruang rapat Bappeda, Kamis 9 November 2017.

Bimtek tersebut dipimpin dan dibuka oleh Kepala Bidang Perencana Pengendalian dan Evaluasi Willysa Mardani, MM dan Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Muhammad Iqbal yang diikuti oleh 24 OPD (Organisasi Perangkat Daerah) Provinsi ataupun Kabupaten/Kota.

Kegiatan Bimtek tersebut bertujuan agar setiap OPD mampu melakukan pengisian aplikasi e-Database dengan akurat. Sehingga data yang sudah diisi di SIPD nantinya bisa menjadi buku profil daerah yang bisa membantu Bappeda Provinsi Bengkulu dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan.

“Dari pengisian data ini kami buatkan produk berupa buku profil daerah yang isinya tentang data perencanaan, pelaksanaan, sampai hasil dari pembangunan yang ada di Provinsi Bengkulu. Jadi, data tersebut bisa membantu kami dalam hal informasi di setiap OPD-nya dan tentunya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” terang Willysa Mardani.

Mengingat di tahun 2017, pengisian SIPD yang diluncurkan Ditjen Bina Bangda tergolong metode baru, oleh karena itu pihak Bappeda akan melakukan evaluasi untuk membantu OPD dalam mengisi e-Database seusai diadakannya Bimtek.

“Untuk ke depannya nanti kita buat evaluasi saja, karena SIPD inikan bukan barang baru, hanya saja keterisian atau indikator yang diisi itu berbeda dari tahun sebelumnya. Dan Bappeda sendiri sebagai koordinator juga akan membantu secara teknis, seperti hari inikan pengisian e-Database-nya kita bagikan password atau user ID kepada OPD,” lanjut Willysa saat diwawancarai seusai memberi materi Bimtek.

Peserta Bimtek tampak serius mempejalari cara pengisian data SIPD

SIPD sendiri merupakan amanat dari Undang-Undang 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang telah diganti dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014.

Kebijakan ini kemudian dibentuk dalam Permendagri Nomor 8 Tahun 2014 tentang SIPD. Dari pengisian SIPD juga dapat diketahui langsung empat kategori pengontrolan, seperti e-Database, e-Planning, e-Budgeting dan e-Monev.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.