Sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik daerah maupun nasional, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Bengkulu kedepannya semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim, ketegangan lintas-batas antar daerah, percepatan penyebaran wabah penyakit dan terorisme. Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi Provinsi Bengkulu.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan daerah yang merupakan integrasi dari perencanaan nasional. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan  daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan daerah. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.