Penyelanggaraan pelayanan Bappeda pada saat ini adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Perencanaan Pembangunan Daerah, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, Bappeda mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perencanaan pembangunan daerah.
Kondisi penyelenggaraan pelayanan Bappeda Provinsi Bengkulu dapat ditinjau dari
beberapa aspek, antara lain :

  1. Kelembagaan
    Kelembagaan Bappeda Provinsi Bengkulu mendasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Bengkulu, dengan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dimana Bappeda menjadi salah satu OPD yang digabungkan yaitu Bappeda dengan Balitbang dan Statistik Daerah sehingga terjadi perampingan semula 2 OPD menjadi 1 OPD namun terjadi penambahan struktur pada eselon IV yang semula 13 Subbid menjadi 18 Subbid penggabungan  OPD ini disebabkan adanya tugas yang hampir tumpang tindih.
  2. Mekanisme Perencanaan
    Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatif (participatory planning). Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sistem Perencanaan Pembangunan mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu : politik; teknokratik; partisipatif; atas-bawah (top down); dan bawah atas (bottom -up). Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepada Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas dalam perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atasbawah dan bawah atas diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan.
  3. Hasil Kinerja

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Provinsi Bengkulu telah melaksanakan kegiatan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah antara lain:

  1. Dokumen Perencanaan Jangka Panjang: Review RPJPD 2005–2025 Provinsi
    Bengkulu, Penetapan RTRW 2005 – 2030 Provinsi Bengkulu.
  2. Dokumen Perencanaan Jangka Menengah:
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
    Provinsi Bengkulu Tahun 2010–2015;
  • Naskah Akademik Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2010-2015;
  • Penyusunan Perda RPJMD Tahun 2010 – 2015 Provinsi Bengkulu;
  • Penyusunan revisi Perda RPJMD 2010–2015 Provinsi Bengkulu;
  • Penetapan Perda Revisi RPJMD 2010 – 2015 Provinsi Bengkulu;
  • Naskah Akademik Penyusunan Dokumen RPJMD Tahun 2016-2020;
  • Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2016-2020;
  • Renstra Bappeda Tahun 2010-2015;
  • Revisi Renstra Tahun 2010-2015 Bappeda;
  • Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
    Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;
    – Penyusunan Perda RPJMD 201 6– 2021 Provinsi Bengkulu; dan
    – Renstra Bappeda Tahun 2016-2021
    c. Dokumen Perencanaan Jangka Pendek:
    – Perencanaan umum;
    – Forum SKPD;
    – Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Bengkulu;
    – Penetapan RKPD;
    – Koordinasi penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan.
    d. Dokumen Perencanaan Teknis lainnya:
    – Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD);
    – Koordinasi perencanaan infrastruktur;
    – Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)
    – Standart Operation Procedure (SOP) Tata Ruang
    – Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah
    (KLHS-RTRW);
    – Masterplan Kawasan Kopi di Kepahiang
    – Rencana Tata Ruang Hijau;
    – Rencana Aksi Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu Tahun 2010-2015;
    – Rencana Aksi Pangan dan Gizi Provinsi Bengkulu Tahun 2016-2021;
    – Kajian Penetapan Lokasi KKNS;
    – Indikator Kesejahtaraan Provinsi Bengkulu 2010-2015;
    – Analisis Persspektif Bidang ekonomi Tahun 2015;
    – Penyusunan Raperda SPPD;
    – Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
    – Dokumen Feasibility Study lainnya.
    e. Melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka perencanaan pembangunan
    tahunan mulai dari:
    – Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

– Pelaksanaan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah bersama-sama dengan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (TAPD);
– Pelaksanaan, persiapan bahan dan data laporan pelaksanaan
pembangunan serta pelaksanaan dokumentasi dan penyusunan statistik
mengenai hasil-hasil pelaksanaan pembangunan daerah; serta
– Pelaksanaan koordinasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan.