Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah serta  Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Bengkulu, menyebutkan bahwa:

  1. Kedudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur pendukung tugas Gubernur, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

  1. Tugas Pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan.

  1. Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut:

  1. Menyusun, mengkoordinasikan dan merumuskan serta melaksanakan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  2. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup provinsi, antarkabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
  3. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, sumber daya manusia, keuangan, kearsipan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga;

 

  1. Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Perencanan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, antara lain sebagai berikut:

  1. Sekretariat
  2. Tugas Pokok

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan administrasi meliputi ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian, perlengkapan dan keuangan serta penyusun program.

  1. Fungsi
  • Pengkoordinasian penyusunan program kegiatan internal;
  • Pembinaan administrasi menyangkut ketatausahaan, kerumah tanggaan, kepegawaian dan perlengkapan;
  • Pelayanan teknis dan administratif;
  • Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Bappeda;
  • Pengelolaan administrasi keuangan;
  1. Sekretariat Terdiri Dari:
  • Sub-Bagian Umum

Tugasnya adalah melaksanakan urusan ketatatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga dan perlengkapan serta

memberikan dukungan pelayan teknis dan administratif serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  • Sub-Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Tugasnya adalah melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasii penyusunan perencanaan kegiatan dan pelaporan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  • Sub-Bagian Keuangan

Tugasnya adalah melaksanakan penyusunan anggaran belanja dan pengelolaan administrasi keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Bidang Ekonomi
  2. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Ekonomi.

  1. Fungsi
  • Merumuskan kebijakan teknis lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang produksi dan sarana perekonomian;
  • Mengkoordinasikan Rencana Pembangunan Daerah di Bidang Produksi dan Sarana Perekonomian terkait Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan, Koperasi dan Pertambangan Energi serta sektor terkait;
  • Inventarisasi Permasalahan Bidang Perencanaan Ekonomi Menyangkut Produksi dan Sarana Perekonomian serta Langkah-langkah Kebijksanaan Pemecahannya;
  • Melakukan dan Mengkoordinasikan Penyusunan Program Tahunan di Bidang Pembangunan Ekonomi dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
  • Pengkoordinasian proyek-proyek yang diusulkan pada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program Tahunan;
  1. Bidang Ekonomi Terdiri Dari:
  • Sub-Bidang Produksi

Tugasnya adalah Mempersiapkan Rumusan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Produksi serta Pemantauan dan Penilaian serta Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  • Sub-Bidang sarana Perekonomian

Tugasnya adalah Mempersiapkan Rumusan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sarana Perekonomian serta Pemantauan dan penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Bidang Sosial Budaya
  2. Tugas Pokok

Melaksanakan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah di Bidang Sosial Budaya.

  1. Fungsi
  • Pengkoordinasian Rencana Pembangunan di Bidang Sosial Budaya dan Ideologi Politik Ekonomi Pertahan dan Keamanan;
  • Pemecahan Permasalahan di Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Ideologi Politik Ekonomi Pertahan dan Keamanan;
  • Pengkoordinasian penyusunan Program Tahunan di Bidang Sosial Budaya dan Ideologi Politik Ekonomi Pertahan dan Keamanan;
  • Pengkoordinasian Perencanaan di antara Dinas-dinas, Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Kabupaten/kota, Kecamatan dan badan-badan yang berada dalam Provinsi Bengkulu;
  • Pengkoordinasian Rencana Anggaran Pendapaatan Belanja Daerah Provinsi Bersama-sama dengan Biro Keuangan serta berkoordinasi dengan Sekretariat Daerah Provinsi;
  • Pemantauan Pelaksanaan rencana Pembangunan untuk Penyempurnaan lebih lanjut;
  1. Bidang Sosial Budaya Terdiri Dari:
  • Sub-Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

Tugasnya adalah Mempersiapkan Rumusan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang SDM dan Kebudayaan serta Pemantauan dan Penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  • Sub-Bidang Politik Hukum, Pertahanan Keamanan dan Aparatur Negara

Tugasnya adalah Mempersiapkan Rumusan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Ideologi Politik Ekonomi Pertahan dan Keamanan serta Pemantauan dan Penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Bidang Fisik dan Prasarana
  2. Tugas Pokok

Melaksanakan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Pembangunan daerah di Bidang Fisik dan Prasarana.

  1. Fungsi
  • Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pemukiman dan prasarana wilayah, pariwisata, sumber daya alam dan sumber daya lingkungan;
  • Melakukan inventarisasi permasalahan di Bidang Fisik dan Prasarana serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
  • Pengkoordinasian penyusunan program tahunan di Bidang Perencanaan Fisik dan Prasarana dalam rangka pelaksanaan program pembangunan tahunan daerah provinsi;
  • Pengkoordinasian perencanaan Fisk dan Prsarana pada dinas-dinas, satuan organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, instansi vertikal, kabupaten/kota, kecamatan dan badan-badan lain yang berada dalam Provinsi Bengkulu;
  • Menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama-sama Biro Keuangan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi;
  • Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah untuk penyempurnaan lebih lanjut;
  1. Bidang Fisik dan Prasarana Terdiri Dari:
  • Sub-Bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup

Tugasnya adalah Mempersiapkan Rumusan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup serta Pemantauan dan Penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  • Sub- Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah

Tugasnya adalah Mempersiapkan Rumusan Kebijakan, Koordinasi, Sinkronisasi Pelaksanaan Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang Pengembangan Prasarana Wilayah serta Pemantauan dan Penilaian serta tugas lain yang diberikan oleh atasan

  1. Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
  2. Tugas Pokok

Melaksanakan perumusan kebijkan dan pelaksanaan pendataan, pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan daerah serta pengolahan data dan informasi

  1. Fungsi
  • Perencanaan, Pengendalian dan pemantauan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
  • Pengumpulan Data dan evaluasi Pelaporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan dalam Menyusun Statistik Hasil Pelaksanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/kota;
  • Pengkoordinasian, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Pembangunan sebagai bahan pengambilan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  • Penyebarluasan Informasi Pembangunan secara Elektronik;
  1. Bidang Pendataan dan Pengendalian Pembangunan Daerah Terdiri Dari:
  • Sub-Bidang Pendataan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Tugasnya adalah Melaksanakan Perumusan Kebijakan, Koordinasi, Pendataan, Pemantauan, Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan Pelaksanaan Program kinerja Pembangunan Daerah  serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  • Sub-Bidang Pengolahan Data dan Informasi

Tugasnya adalah Menyediakan dan Mengembangkan Prasarana Teknologi Informasi dan komunikasi, Pengumpulan dan Pngelolaan Dokumen, Data dan informasi serta Mengkoordinasikan Pengembangan jaringan Informasi serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  1. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Wilayah Strategis
  2. Tugas Pokok

Melaksanakan Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Penyusunan rencana Pembangunan Daerah di bidang Penataan Ruang dan Kerjasama Pembangunan.

  1. Fungsi
  • Penyiapan Perumusan kebijakan Perencanaan pembanguann Daerah di Bidang Kewilayahan, Otonomi Daerah, Perekonomian Daerah, serta Perkotaan, Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan;
  • Pengkoordinasian dan Sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah di bidang kewilayahan, Otonomi Daerah, Perekonomian Daerah, serta Perkotaan, Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan;
  • Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah di Bidang kewilayahan, Otonomi Daerah, Perekonomian Daerah, serta Perkotaan, Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan;
  • Pemantauan, Evaluasi dan Analisis Pelaporan tentang pelaksanaan perencanaan Pembangunan Nasional di Bidang Kewilayahan, Otonomi Daerah, serta Perkotaan, Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan;
  • Perencanaan pembangunan Nasional di Bidang kewilayahan, Otonomi Daerah, Perekonomian Daerah, serta Perkotaan, Tata Ruang dan Kerjasama Pembangunan;
  1. Bidang Perencanaan Pembangunan dan Wilayah Strategis Terdiri Dari:
  • Sub-Bidang Penataan Ruang

Tugasnya adalah  Melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan penyusunan rencana pembangunan daerah dibidang penataan ruang serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, penialaian dan pelaporan atas pelaksanakannya serta tugas lain yang diberikan oleh atasan.

  • Sub-Bidang Kerjasama Pembangunan

Tugasnya adalah Melaksanakan pengkajian kebijakan dan penyiapan rencana pembangunan daerah di bidang kerjasama pembangunan serta melaksanakan pemantauan evaluasi penilaian dan pelaporan atas pelaksanaannya serta tugas lain yang diberikan oleh atasannya.