Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Bengkulu menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Bengkulu Tahun 2017, Selasa 14 November 2017 di Hotel Madeline.

Rakor turut dihadiri Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan diikuti oleh 87 orang peserta dari insatansi/lembaga yang ada di provinsi maupun kabupaten/kota, yang memiliki concern dalam penanggulangan kemiskinan serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kabupaten dan kota Bengkulu.

Rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi peran dan tugas TKPKD provinsi dan kabupaten/kota, serta untuk mengetahui perkembangan kegiatan TKPKD tersebut.

Dimana sesuai dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Provinsi Bengkulu sudah mengalami penurunan dari tahun 2016 yang berada pada angka 17,32 persen, menjadi 16,45 persen di tahun 2017 ini.

“Temukan betul penyakitnya, untuk mengobati kemiskinan tersebut, supaya jelas strategi yang dibangun itu dapat betul-betul dapat diterapkan, dan tepat untuk mengobati kemiskinan tersebut,” kata Rohidin saat membuka Rakor dan memberikan arahan.

Presentase angka kemiskinan yang dilakukan survey oleh BPS menggunakan indikator besarnya biaya pengeluaran perkapita masyarakat, tanpa melihat kondisi infrastruktur yang dimiliki masyarakat tersebut. Sehingga terjadi perbedaan angka kemiskinan di setiap daerah yang ada di Provinsi Bengkulu, hal tersebut menjadi perdebatan hingga kini. “Yang menjadi ukuran angka kemiskinan itu, bukan dari layak dan tidaknya kondisi rumahnya, namun penetapan persentase angka kemiskinan secara nasional itu dilihat dari berapa rupiah pengeluaran perorang/perbulannya, untuk memenuhi kebutuhan dasarnya,” sebut Rohidin.

Sedangkan menurutnya, setiap masyarakat di suatu wilayah itu memiliki karakteristik dan kebiasaan yang berbeda dalam hal pengeluaran biaya kehidupan sehari-harinya.

Dirinya mencontohkan, biaya hidup bagi masyarakat yang berada di pesisir pantai seperti di Kabupaten Kaur, tentu berbeda dengan biaya hidup masyakarat di daerah pegunungan seperti di Kabupaten Rejang Lebong.

“Maka dari itu saya minta tolong dikenali karakteristik daerah kabupaten/kota di Bengkulu ini seperti apa, sehingga nanti dapat menjadi rekomendasi kita untuk bupati dan walikotanya, apa saja upaya yang harus dilakukan oleh bupati dan walikota dalam menuruni angka kemiskinan di wilayahnya,” kata mantan Wakil Bupati Bengkulu Selatan ini.

Untuk itulah dirinya ingin agar Rakor yang dilaksanakan tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan berupa pemetaan untuk strategi penanggulangan kemiskinan yang sangat efektif bagi Provinsi Bengkulu ini.

Selain itu, orang nomor satu di Provinsi Bengkulu ini meminta Jajarannya yang terkait dalam masalah penanggulangan kemiskinan ini dapat terjun ke lapangan, guna memberikan advokasi serta sosialisasi kepada masyarakat di daerah terkait data kemiskinan.

“Dengan pola-pola turun ke lapangan tersebut dapat mencapai target penurunan angka kemiskinan satu persen pertahunnya,” ujar Rohidin.

Semua itu, tambahnya, tidak akan terlaksana jika tidak ada kerjasama yang baik antar kabupaten/kota untuk bersinergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang ada saat ini.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.